STOP PENOLAKAN TERHADAP JENAZAH COVID-19

JAKARTA – Penolakan jenazah dengan covid-19 oleh masyarakat muncul di sejumlah wilayah. Sikap yang didasari ketakutan akan penularan virus dari jenazah ini dinilai berlebihan. Padahal informasi terkait prosedur ketat pengurusan jenazah positif covid-19 telah beredar luas.

Seperti dijelaskan Kepala Sub Divisi Kesehatan Darurat Palang Merah Indonesia Istianahsari, serangkaian prosedur pengurusan serta pemakaman jenazah positif corona dilakukan untuk memastikan keamanan petugas dan masyarakat sekitar. Mestinya, lanjut Isti sapaan akrabnya, penolakan tak terjadi bila masyarakat mengetahui prosedur yang sudah banyak dijelaskan ahli tersebut.

“Beberapa organisasi, lembaga pemerintah itu sudah mulai melakukan itu (sosialisasi) karena terjadi penolakan terhadap jenazah yang positif. Mungkin, karena masyarakat tidak tahu dan takut akan tertular. Padahal, itu kan sudah ada prosedur khsusus,” jelasnya saat diwawancarai di Kantor PMI Jalan Gatoto Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (23/4).

Dalam pengurusan jenazah pasien covid-19, petugas khusus telah membungkus jenazah dengan bahan yang kedap air. Kemudian, lanjut Isti, penguburan jenazah ini juga menggunakan. Prosedur tetap (protap) ini dilakukan untuk mencegah penularan virus dari Jenazah.

“Lokasi penguburan harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat,” imbuh Istianahsari.

Dalam hal keamanan petugas, Alat Pelindung Diri (APD) wajib digunakan petugas pengantar jenazah dari rumah sakit. Isti menjelaskan, hal itu dilakukan lantaran petugas berangkat dari rumah sakit yang merawat pasien covid-19. Berbeda dengan petugas kubur yang cukup menggunakan masker, bot, baju hazmat atau jas hujan sebagai pengganti.

“Karena petugasnya ini membawa dari rumah sakit yang banyak korban covid-19 nya makannya dia pakai atribut lengkap,” tambah Isti.

Isti melanjutkan, lokasi pemakaman jenazah positif covid-19 juga bisa dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum. Namun, di wilayah yang padat penduduk Pemerintah Daerah harus menyiapkan areal khusus.

“Sudah ada peningkatan kasus korban meninggal di DKI itu yang cukup tinggi. Makannya kalau harus di TPU akan lebih sulit masuk ke dalamnya. Beberapa kan pada awalnya di TPU biasa , kemudian di tempat khusus,” terangnya.

Penolakan masyarakat terhadap jenazah pasien covid-19 diharapkan Isti tak terjadi lagi seiring masifnya informasi terkait protokol tersebut. Tokoh masyarakat sebagai pengayom masyarakat mesti hadir mengedukasi warganya. Jangan sampai, tokoh masyarakat yang justru memimpin penolakan tersebut, seperti yang terjadi di Semarang.

“Menurut saya, tokoh masyarakat punya kewajiban mengedukasi warganya soal itu, selain dari pemerintah daerah juga. Jadi Masyarakat tahu kalau jenazah sudah melalui serangkaian prosedur,” ujar Isti.

Isti melanjutkan, saat ini pihaknya juga tengah mensosialisasikan imbauan laporan kematian. Menurut Isti, di wilayah yang telah ditetapkan sebagai transimisi lokal, kematian mesti dilaporkan agar pengurusan jenazah dilakukan sesuai prosedur.

“Walaupun kita tidak tahu penyebab kematiannya apa, tapi sebisa mungkin ketika ada kematian, misalnya RT nya, menghubungi Pemerintah setempat untuk ke puskesmas bahwa ada kematian jadi bisa ditangani dengan benar sesuai dengan prosedur,” tukasnya.

54

Leave a Reply