PROVINSI SUMUT.- Hampir di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Utara (Sumut), banyak pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) yang menjadi bagian dari partai politik dan juga menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Namun demikian, pengurus PMI harus tetap menjaga kenetralan dan tidak memihak pada "warna" apapun pada gelaran Pemilu 2024. Dukungan atau pilihan terhadap mereka adalah hal yang lumrah, tetapi itu dilakukan secara personal atau kekeluargaan sebagai kolega.

Penegasan itu disampaikan Ketua PMI Sumatera Utara (Sumut), DR. H. Rahmat Shah pada acara Silaturrahmi dan Konsolidasi Organisasi PMI Sumut, di Mess Provsu, Jalan Kenanga, Kota Padangsidimpuan, Selasa (12/12/2023) malam. "Pengurus PMI yang ikut kontes politik Calon Legislatif (Caleg) maupun pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jangan membawa atribut PMI saat berkampanye, karena PMI pada posisi netral atau tidak mendukung salah satu partai," tandasnya.

Acara konsolidasi organisasi tersebut diikuti pengurus PMI Kota Padangsidimpuan, Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal. "PMI tidak berafiliasi terhadap salah satu partai. Begitu juga kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pengurus PMI tidak tidak dilarang menjadi pengurus salah satu partai atau ikut kontestasi politik, namun saat masa kampanye mereka dapat mengajukan cuti atau mengundurkan diri dari kepengurusan di semua tingkatan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut H. Rahmat Syah juga menyampaikan apresiasi kepada daerah yang telah melaksanakan kegiatan kemanusiaan dan peran para relawan yang menjadi ujung tombak di lapangan. "Diharap agar semua asset PMI dijaga dan dirawat dengan baik. Jalin kerjasama dengan semua pihak. Terima kasih kepada pengurus daerah dan relawan yang telah melaksanakan kegiatan kemanusiaan yang menjadi ujung tombak di lapangan," ujarnya.

Dipenghujung giat tersebut diisi dengan dialog terkait program kerja di daerah serta usul dan saran untuk pengembangan kegiatan PMI Smut pada tahun 2024.***